© 2021 Shutterstock.com/Atstock Productions
Upaya pencegahan korupsi adalah program yang kerap digaungkan pemerintah. Namun nyatanya, tak ada obat yang ampuh untuk memerangi praktik ini. Masih sering kita mendengar berita penangkapan para pejabat oleh KPK terkait dengan tindakan korupsi.
Dikutip dari laman Bank Dunia, korupsi dianggap sebagai tantangan utama untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Ini mengingat korupsi punya dampak yag paling signifikan pada masyarakat miskin, kelompok yang paling rentan. Akibat korupsi, ada pengurangan akses ke layanan pendidikan hingga kesehatan dan penegakan keadilan hukum.
Korupsi menghancurkan kepercayaan pada pemerintah dan menghambat investasi. Suap membuat badan pelayanan masyarakat jadi bertindak tidak adil. Namun meski praktik ini merugikan, nyatanya tak semudah itu upaya pencegahan kosrupsi.
Melawan praktik korupsi mebutuhkan upaya yang kuat mengatasi kelompok yang mementingkan kepentingan pribadi mereka. Dan meski berat, namun transformasi besar-besar harus dilakukan. Korupsi bisa perlahan dihilangkan dengan proses yang terbuka, akuntabilitas yang profesional, dan teknologi mutakhir untuk mencegah dan mendeteksi praktik korupsi.
Dilansir dari berbagai laman Transparency, berikut ini berbagi upaya masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan korupsi.
Penegakan hukum adalah upaya pencegahan korupsi yang sangat efektif. Namun sayangnya, dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidak adilan mulai dari proses peradilan hingga tingkat hukuman. Untuk menjadi langkah pencegahan korupsi, penegakan hukum harus memiliki kerangka hukum yang kuat, cabang penegakan hukum dan juga sistem peradilan yang independen.
Daripada reformasi di sektor publik, langkah pencegahan korupsi harusnya lebih difokuskan pada peningkatan manajemen keuangan dan penguatan peran lembaga audit di banyak negara. Contohnya nih dengan membuka informasi anggaran pemerintah agar lebih transparan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya.
Setelah negara membuka informasi mengenai anggaran mereka, ini juga hjarus didukung oleh beberapa elemen misalnya kebebasan pers dan juga akses ke informasi. Masyarakat harus tahu bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengakses informasi tersebut dan memberikan tanggapan. Ini adalah contoh bagiamaa partisipasi publik di suatu negara.
Tahu kanb bahwa para pejabat harus melaporkan jumlah harta kekayaan mereka sebelum menjabat? Namun upaya pencegahan koruspi ini nyatanya terhalang karena tak sedikit yang memilih untuk menyembunyikan dan mencuci hjasil korupsi mereka ke luar negeri. Jadi, sudah seharusnya nih pemerintah menyiapkan cara untuk menghentikan praktik penyerapan uang haram tersebut.
Di bulan September 202020 lalu, Bank Dunia merilis laporan global yang menggambarkan studi kasus dari berbagai alat dan pendekatan dari berbagai dunia unuk upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Berikut ulasanya:
Pencegahan korupsi yang negara ini lakukan yaitu meningkatkan manajemen keuangan publik dan sistem pengadaan yang lebih transparan oleh Otoritas Pengadaan Nasional (NPA). Data berikut dapat diakses oleh berbagai orang, dan dengan pengawasan serta pemantauan yang ketat, pemerintah Afganistan bisa menghemat anggaran senilai $270 juta.
Bank Dunia membantu mengembangkan Sistem Kecerdasan Buatan yang mengidentifikasi 225 tanda bahaya potensi kecurangan dalam proses pengadaan publik. Sistem pencegahan korupsi ini diarahkan untuk bisa mengidentifikasi kasus berisiko tinggi, perusahaan yang dicurigai, PNS yang curang dan lainnya.
Proyek yudisial Bank Dunia di Kenya membangun sistem analitik data canggih yang digunakan untuk memantau kinerja pengadilan, hakim, dan personel pengadilan. Sistem ini menggunakan sistem survei pengguna pengadilan untuk dientifikasi dan menangani risiko korupsi.
Namun sayangnya, pencegahan korupsi tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor penghambat program tersebut, termasuk pula penyebab korupsi itu terjadi.
Beberapa hal yang membuat pelaksanaan pencegahan koruspi jadi makin berat yakni:
Upaya korupsi yang udah Diadona share di bagian awal artikel ini berkaitan dengan apa saja yang jadi penyebab korupsi itu sendiri. Misalnya, keterbukaan informasi anggaran negara kepada publik menjadi pintu keluar bagi permasalahan korupsi di Indonesia mengingat sampia saat ini ada banyak administrasi publik yang berantakan hingga sektor keuangan yang tak teregulasi dengan baik.
Penyebab lainnya bisa karena rendahnya gaji pegawai, lemahnya penegakan hukum, etika profesional, sikap negara, kebiasaan negara, kurangnya moral dan sampai karena aspek politis.
Pencegahan korupsi bukanlah suatu program yang mudah. Dibutuhkan waktu, upaya, proses yang tak instan dan kerjasama antar lapisan untuk membentuk praktik yang jujur.
