(c) Shutterstock
Buat yang mengikuti berita, mungkin masih ingat bagaimana curhatan Sri Mulyani Indrawati di tahun 2019. Menteri Keuangan itu mengaku banyak yang menyebutnya zalim di medsosnya, gara-gara dianggap menaikkan PBB hingga pajak kendaraan bermotor. Padahal semua yang disebutkan itu termasuk jenis pajak daerah dan bukan kewenangannya.
Pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah alias APBD yang penting banget buat membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintahan daerah. Mulai dari pembangunan jalan, perbaikan jembatan hingga pembukaan lapangan kerja baru. Pemungutan pajak ke wajib pajak ini pun nggak sembarangan, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berlaku pada provinsi dan kabupaten atau kota, kamu nggak akan merasakan manfaat langsung dari pajak daerah. Nah sebelum koar-koar mengeluhkan kenaikannya, pahami dulu fungsi dan jenis pajak daerah yang wajib dibayar.
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, masyarakat atau pihak yang melakukan pembayaran jenis pajak daerah nggak akan merasakan manfaat langsung. Hal ini disebabkan alokasinya yang digunakan untuk kepentingan umum, terutama kemakmuran rakyat.
Ada 4 fungsi pajak daerah, salah satunya sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. PAD ini dipakai untuk mendanai gaji pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan dan tabungan pemerintah daerah.
Selain itu, dana dari pajak daerah juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan sekaligus mengurangi masalah ekonomi. Misalnya pemerintah memutuskan untuk memberikan keringanan pajak di tengah pandemi atau menarik penanam modal sehingga dapat menyediakan lapangan kerja baru.
Pajak daerah juga membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa, dengan tujuan mengurangi inflasi, tapi harus dibarengi pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Terakhir, pajak daerah dipakai untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membuka lapangan kerja baru yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, penyaluran pajak daerah yang tepat pun akan meningkatkan kualitas pembangunan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak daerah bisa dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Salah satu pajak provinsi yang umum dikenal adalah Pajak Kendaraan Bermotor.
Pajak ini diperuntukkan bagi pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, nggak sedikit yang tahu kalau pembayaran pajak ini termasuk pajak progresif atau tarif pemungutannya sesuai persentase yang meningkat sesuai dengan nilai objek pajak dan kuantitas atau jumlahnya.
Artinya, semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki maka persentase tarif pajaknya akan semakin meningkat. Selain pajak progresif, Pajak kendaraan Bermotor juga meliputi tarif PKB alat berat dan alat-alat besar, serta angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, dan Pemda.
Selain PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola provinsi setempat. Diperuntukkan bagi pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, jenis pajak ini meliputi penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya, penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar, serta penyerahan kedua dan seterusnya untuk alat-alat berat dan besar.
Punya kendaraan bermotor memang memudahkanmu untuk mobile, tapi perlu dipikirkan juga biaya yang jadi bebanmu, termasuk melunasi berbagai pajak, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi ini dikenakan pada bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor, baik darat maupun kendaraan air.
Jenis pajak daerah untuk pemerintah provinsi lainnya adalah pajak rokok untuk mengatur bea cukai rokok dan pajak air permukaan yang diberlakukan untuk pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan.
Beralih ke pajak yang dikelola kabupaten atau kota, salah satunya pajak hotel. Jenis pajak daerah ini berobjek pada pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Berupa kelengkapan hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para tamu yang menginap, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Selain pajak hotel, jenis pajak daerah yang di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota adalah pajak restoran. Buat yang sering makan di restoran mungkin sudah nggak asing dengan biaya tambahan yang tertera dalam struk. Berbeda dengan PPN yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, pajak restoran sebesar 10% ini meliputi pelayanan yang disediakan di restoran dan diwajibkan bagi orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
Mungkin kamu nggak sadar sudah ikut membayar jenis pajak daerah ini saat menonton konser, bioskop atau saat karaoke ramai-ramai. Yup, pajak hiburan ini meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang memungut bayaran. Wajib pajaknya tentunya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang dikenai tarif berbeda, tergantung peraturan pemerintah daerah masing-masing.
Reklame disebut sebagai media promosi yang masih cukup ampuh menarik calon pembeli. Nah, setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame akan diwajibkan untuk membayar jenis pajak daerah ini.
Diatur oleh pemerintah masing-masing daerah, ada beberapa yang nggak termasuk dalam wajib pajak reklame. Mulai dari reklame yang diselenggarakan melalui media cetak, elektronik dan internet, reklame oleh pemerintah pusat atau daerah, masjid, gereja atau panti asuhan.
Salah satu jenis pajak daerah yang mendaatkan keringanan adalah pajak parkir. Pajak ini dibebankan pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau disediakan sebagai bentuk usaha. Beberapa tempat parkir yang dikenakan pajak adalah gedung parkir, pelataran parkir garasi yang memungut bayaran maupun tempat penitipan kendaraan bermotor.
Berbeda lho dengan retribusi parkir. Tempat parkir yang menjadi objek retribusi daerah ini akan dipungut biaya atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ada dua jenis, yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umumdan retribusi tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jenis pajak daerah ini ditujukan pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai maupun dimanfaatkan. Bisa dalam bentuk tanah, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung, pusat perbelanjaan, hingga jalan tol.
Ada beberapa kawasan yang dibebaskan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan seperti usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Ada juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diwajibkan bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
“ Apa-apa kok dikenakan pajak?”
Daripada sewot, ingatkan diri sendiri kalau jenis pajak daerah ini nantinya ditujukan untuk kepentingan umum, termasuk yang selama ini kamu gunakan seperti jalan yang mulus, lapangan kerja, hingga fasilitas bersama. Jangan lupa bayar pajak, ya! (eth)
