Punya Gebetan yang Passion-nya Politik, Wajib Tahu Macam Demokrasi di Indonesia Biar Makin Nyambung

Demokrasi Parlementer

Dari macam-macam demokrasi di Indonesia yang pernah berjalan, Sistem Demokrasi Parlementer adalah yang pertama kali diterapkan, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. Dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal, masa ini adalah periode berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUDS 1950. Selama berstatus RIS, Indonesia dipimpin oleh Presiden RIS yaitu Ir. Soekarno dan Presiden RI yaitu As Aad. Selama periode ini, tercatat ada 7 kabinet yang pernah menjalankan pemerintahan, dengan rata-rata umur kabinet hanya sampai 15 bulan saja.

Demokrasi Parlementer sendiri merupakan sistem pemerintahan suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Macam-macam demokrasi di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk sistem pemerintahan yang satu ini.

• Perdana Menteri bertugas menjadi Kepala Pemerintahan, sementara Kepala Negara dipegang oleh Presiden atau Raja.
• Kekuasaan eksekutif yang diberikan oleh Presiden ditentukan oleh Lembaga Legislatif. Sementara seorang Raja harus diseleksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
• Perdana Menteri memiliki hak prerogatif dalam hal mengangkat atau memberhentikan para menteri yang menjadi pemimpin di Departemen dan Non Departemen.
• Menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga Legislatif.
• Lembaga Legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga Eksekutif.
• Terbentuknya beberapa kabinet yang terdiri dari anggota Menteri dan Perdana Menteri berdasarkan dengan kekuatan yang ada pada parlemen.
• Partai politik yang memiliki kekuasaan paling besar akan berpeluang besar menjadi Perdana Menteri.
• Tidak ada ketentuan masa jabatan kabinet. Meskipun ada masa jabatan dalam kurun waktu tertentu, tapi bisa dijatuhkan dengan mosi.
• Kekuasaan yang dimiliki Eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dimiliki Legislatif.

Kalau udah paham macam-macam demokrasi di Indonesia, sekarang makin pede kan ngobrol sama gebetan? Kalau punya wawasan luas di bidang kebangsaan pasti bakal bikin si dia yang passion-nya di bidang politik makin luluh sama kamu. Selamat pedekate!

Kelebihan Demokrasi Parlementer

Macam-macam demokrasi yang berjalan di Indonesia juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tak terkecuali periode Demokrasi Parlementer di mana hanya berlangsung di Indonesia selama 9 tahun. Kelebihan sistem demokrasi ini antara lain: 

• Tanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan rakyat sudah tertera dengan jelas.
• Lebih singkat dalam menentukan keputusan, karena diambil oleh Parlemen yang memiliki anggota banyak.
• Lembaga Eksekutif dan Legislatif berasal dari satu partai, sehingga penyesuaian pendapat dan kebijakan bisa berjalan dengan cepat.
• Adanya pengawasan yang sangat ketat dari Parlemen yang menyebabkan kabinet harus lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Kekurangan Demokrasi Parlementer

Sementara itu kekurangan demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia antara lain: 

• Kekuasaan Lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan sewaktu-waktu oleh Parlemen.
• Kekuasaan yang dimiliki Lembaga Eksekutif nggak ditentukan sampai kapan masa jabatannya karena kabinet  bisa bubar sewaktu-waktu.
• Parlemen bisa dikendalikan oleh anggota kabinet apabila anggota kabinet tersebut berasal dari anggota Parlemen, berasal dari partai yang sama atau sebuah partai mayoritas.
• Parlemen adalah tempat untuk membentuk pemimpin yang akan menjadi penerus kekuasaan Eksekutif. Pemimpin yang memiliki pengalaman lebih banyak akan sangat mudah mendapatkan dukungan dari berbagai aspek pada saat menjadi Kepala Pemerintahan.

Demokrasi Terpimpin

Perjalanan setelah kemerdekaan memang mengenalkan macam-macam demokrasi di Indonesia. Periode selanjutnya adalah Demokrasi Terpimpin yang hadir karena beberapa faktor. Mulai dari situasi keamanan nasional yang terancam karena bermunculan banyak gerakan separatis, pembangunan ekonomi tersendat karena sering terjadi pergantian kabinet, hingga segi politik di mana konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memiliki isi antara lain tidak berlakunya UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, dan membentuk MPRS dan DPAS. Sistem Demokrasi Terpimpin pun mulai mewarnai pemerintahan Indonesia sebagai bagian dari macam-macam demokrasi di Indonesia. Adapun ciri-ciri pemerintahan dengan Demokrasi Terpimpin antara lain:

• Kekuasaan presiden mendominasi
• Pergerakan partai politik dibatasi
• Memperkuat peran militer
• Paham komunis semakin berkembang
• Pers terkekang

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sebagai bagian dari macam-macam demokrasi di Indonesia yang pernah berjalan, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi.

• Dibentuknya MPRS (sekarang menjadi MPR)
• Terbentuknya DPAS (sekarang DPR)
• Dibentuk kabinet kerja
• Pembentukan Front Nasional
• Hadirnya Dewan Perancang Nasional atau Depernas
• Pembentukan DPR GR
• Pembubaran Masyumi dan PSI
• Dibebaskannya Irian Barat

Demokrasi Terpimpin diakhiri dengan insiden pemberontakan G30S PKI yang juga menandai bubarnya Pemerintahan Orde Lama pada tahun 1965

Demokrasi Pada Masa Orde Baru

Setelah periode Demokrasi Terpimpin berakhir, macam-macam demokrasi di Indonesia yang selanjutnya diterapkan adalah Demokrasi pada masa Orde Baru, yaitu di bawah pimpinan Presiden Soeharto sebagai presiden kedua yang menggantikan Soekarno. Pada masa ini, pemerintah menerapkan sistem Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan ideologi negara.

Di masa awal penerapan macam-macam demokrasi di Indonesia yang satu ini, ada harapan dari rakyat mengingat terjadinya pembangunan di segala bidang lewat program Pelita. Negara pun berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 6 kali. Namun, pelaksanaan demokrasi ini juga ikut dianggap gagal karena beberapa sebab berikut ini:

• Kekuasaan eksekutif sifatnya nyaris absolut
• Rekrutmen politik tertutup
• Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
• Pengakuan HAM yang terbatas
• KKN semakin tumbuh
• Terjadinya krisis ekonomi
• Krisis politik yang kian parah
• TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba
• Gelombang demonstrasi semakin meluas menuntut Presiden Soeharto mundur

Demokrasi Pasca Reformasi

Setelah Presiden Soeharto lengser, macam-macam demokrasi di Indonesia yang diterapkan selanjutnya adalah era kehidupan bernegara yang baru sebagai hasil dari kebijakan reformasi. Puncaknya adalah amandemen batang tubuh UUD 1945 yang dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan bernegara saat Orde Baru.

Pada umumnya, macam-macam demokrasi yang dianut di Indonesia pasca Orde Baru adalah Demokrasi Pancasila. Beberapa ciri Demokrasi Pancasila antara lain:

• Sistem pemerintahan presidensial
• Partai yang disederhanakan sebagai pelaksana Pemilu
• Terdapat beberapa lembaga negara
• Pelaksanaan daerah otonomi
• Adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung
• Amandemen atau perubahan dari UUD 1945
• Tugas ABRI dikembalikan seperti semula